Kementrian Agama Punya Trik Jitu Memberantas Mafia Haji

Berita ada mafia dalam penyelenggaraan beribadah haji Indonesia bikin Kementerian Agama gerah. Tidak mau asumsi umum bergulir liar, Kemenag menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi serta Tubuh Pemeriksa Keuangan untuk memonitor segera penyelenggaraan haji 2014, sekalian menunjukkan ada tidaknya mafia ini.

Bukan sekedar pengawas eksternal, Kemenag juga mengikutsertakan deretan internal dari Inspektorat Jenderal untuk ikut serta segera dalam semua sistem, terlebih menyangkut negosiasi harga pemondokan sebagai sorotan KPK.

" Jadi tim perumahan, yang sampai kini kerja sendiri dalam negosiasi harga, th. ini didampingi inspektorat jenderal, bahkan juga BPK serta KPK. Saya tak terlepas lagi mereka sendirian, " kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Kamis 14 Agustus 2014.

Lewat cara seperti itu, sistem negosiasi harga pemondokan untuk beberapa ratus ribu jemaah haji di tanah suci jadi lebih transparan, hingga sekurang-kurangnya dapat menepis asumsi sampai kini berkenaan mafia haji. Karena pengawasan menempel itu, kata Lukman, pemerintah sukses lakukan efisiensi kian lebih Rp100 miliar untuk pemondokan haji di Makkah serta seputar Rp41 miliar untuk pondokan jemaah di Madinah. Sesaat efisiensi berkenaan hotel transit untuk jemaah di Jeddah masih dihitung.

Mafia Kuota

Tidak cuma masalah mafia perumahan, Lukman juga menyinggung masalah mafia kuota haji. Untuk penyelenggaraan haji reguler yang dikerjakan pemerintah, Lukman menanggung tak ada persoalan. Ini dapat dipandang dari bekas kuota haji yang tinggal 551 kursi dari keseluruhan kuota haji reguler sejumlah 155. 200. " Nyaris 100 % terserap, " kata dia.

Lukman selalu mengusahakan supaya kuota yang tersisa itu terus dapat digunakan oleh jemaah yang telah antres bertahun-tahun, bukan hanya digunakan oleh kelompok VVIP seperti yang sampai kini berlangsung. Bekas kuota ini bakal dikembalikan ke propinsi yang belum penuhi kuota. Seandainya tak terisi jemaah, pihaknya mengusahakan bekas kuota di isi oleh petugas pembimbing haji yang jumlahnya sekarang ini sangatlah minim. " Pikirkan saat ini satu pembimbing mesti tangani 400 jemaah (satu kloter). Sehebat apa pun pembimbingnya pasti kewalahan. Jadi ini paling rasional di banding di isi petinggi, " kata dia.

Jual beli kursi haji, kata Lukman, malah paling riskan berlangsung pada jemaah haji non kuota. Jemaah haji non kuota ini umumnya pergi atas undangan spesial Raja Arab Saudi juga sebagai pemegang otoritas di tanah suci. Raja mempunyai rutinitas berikan kewenangan pada kedutaan besar di negara-negara teman dekat untuk memberi undangan menunaikan beribadah pada beberapa orang spesial yang mempunyai jalinan baik dengan kerajaan. Jumlahnya dapat beberapa puluh, bahkan juga beberapa ratus orang.

Pada Dubes Arab Saudi di Indonesia, Lukman telah mewanti-wanti supaya mereka memberi daftar beberapa orang yang memperoleh undangan spesial dari raja. Agar pemerintah dapat memonitor siapapun yang berhaji non kuota.

" Dengan langkah tersebut saya mau meniadakan calo-calo (mafia), karena ini punya potensi untuk di jualbelikan. Karena itu saya mau ajak seluruhnya pihak, terhitung media menolong memberantas praktek jual beli haji non kuota, " kata dia.

Karena banyak modus, beberapa calo tawarkan kursi haji non kuota pada calon jemaah tetapi dengan prasyarat menyetorkan duit demikian rupiah. " Mereka cuma membual, menipu. Maka dari itu saya mau system ini (non kuota) dihapus saja, " tutur dia.