Pengadilan Senin besok bakal umumkan putusan masalah tuntutan Komjen Budi Gunawan atas tuduhan yang dilayangkan KPK. Tetapi, kuasa hukum Budi telah mempersiapkan beberapa langkah hukum setelah itu jika putusan hakim tidak cocok harapan mereka.
" Kami (kuasa hukum BG) bakal kerjakan-langkah setelah itu bila sidang praperadilan Budi Gunawan tidak diterima, " tutur pengacara BG, OC Kaligis, di Jakarta, Minggu 15 Februari 2015.
Salah satunya, mereka mempersiapkan tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkenaan pelanggaran hukum yang bikin Budi Gunawan tak dilantik oleh Presiden Jokowi sesudah melalui fit and proper test di DPR.
" Untuk langkah itu telah disiapin seluruhnya draftnya, serta untuk langkah setelah itu itu masih tetap dirahasiakan, " katanya.
Ahli Hukum Tata Negara, I Gede Pantja Astawa, menyampaikan bila Budi Gunawan menang praperadilan jadi Presiden Jokowi mesti selekasnya melantiknya jadi Kapolri.
" Bila di terima (tuntutannya) jadi Presiden mesti selekasnya melantik, " tutur I Gede.
Menurut dia, bila di terima jadi langkah langkah setelah itu seperti bersihkan Nama baik Komjen Budi Gunawan yang telah menempel tuduhan tersangka serta ajukan ke Pengadilan agar KPK juga sebagai instansi penegak hukum dipantau.
" Sampai kini berkesan KPK seperti institusi super power hingga tak ada instansi lain yang mengawasi serta masalah ini jadi pelajaran agar KPK dipantau serta beberapa pemimpinnya tak melakukan tindakan sewenang lagi untuk mengambil keputusan seorang juga sebagai tersangka, " tutur I Gede.
Silahkan berkomentar mengenai artikel kami