Jokowi tidak melakukan pelanggaran pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah lakukan kajian hukum menindaklanjuti laporan perihal ajakan memilih nomer dua oleh Capres Joko widodo (Jokowi). Akhirnya, Bawaslu mengambil keputusan bahwa Jokowi tak lakukan pelanggaran kampanye Pilpres.

" Menurut kajian hukum, yang dikerjakan perbuatan terlapor (Jokowi) bukan sebuah pelanggaran Pemilu, " kata Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak dalam jumpa pers di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Selatan, hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014.

Nelson menyampaikan argumennya bahwa Jokowi tak penuhi unsur-unsur pelanggaran kampanye Pilpres. " Kampanye pemilu presiden aktivitas tawarkan visi-misi program. Yang berkaitan tak penuhi unsur itu. Begitupun sesuai sama surat yang di kirim terlapor pada Bawaslu, " tutur dia.

Dalam keterangan tadi pagi, kata Nelson, Jokowi menuturkan dalam acara itu dianya tak mengemukakan visi-misi program serta tak sempat ada maksud kampanye. " Itu untuk ungkapan spontanitas, " kata Nelson.

Sesaat itu perihal laporan Tim Berhasil Jokowi, Arya Bima, yang dilaporkan memakai sarana sound sistem negara untuk mengenalkan pasangan capres cawapres nomer urut dua, Nelson menegaskan sound sistem itu adalah punya tim Jokowi serta JK

" Berkenaan arus listrik bukan hanya sarana negara. Menurut keterangan fakta itu maka tak dapat dibuktikan pakai sarana negara, " tutur Nelson.

Jokowi pada mulanya penuhi panggilan Bawaslu berkenaan pidatonya waktu acara penarikan undian nomer urut capres cawapres di KPU pada 1 Juni lalu. Waktu itu Jokowi mengajak menentukan nomer urut dua.

" Itu yaitu serasi, keseimbangan, serta untuk untuk menuju Indonesia yang serasi. Tentukan nomer dua, " kata Jokowi waktu itu.

Pidato itu dilaporkan oleh tim Prabowo-Hatta ke Bawaslu dengan sangkaan pelanggaran ketentuan kampanye. Jokowi dikira lakukan curi start kampanye.